SOSIALISASI KUHP BARU DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DESA NGLAMBANGAN MADIUN - Dwi Imroatus Sholikah; Burham Pranawa; Moch Eko Setiyo Budi Utomo; Dyah Listyorini; Nur Melia; Abdul Aziz Pamungkas (KRIDA CENDEKIA, 2026)
Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada paradigma hukum pidana modern, yakni keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, terhadap substansi KUHP Baru masih relatif rendah. Di sisi lain, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih sering terjadi dan kerap tidak dilaporkan akibat minimnya pengetahuan hukum, faktor budaya, serta stigma sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Desa Nglambangan, Kabupaten Madiun, terkait substansi KUHP Baru serta upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perubahan mendasar dalam KUHP Baru serta kesadaran hukum terkait KDRT, termasuk mekanisme perlindungan korban. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencegahan konflik hukum dan penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan di tingkat desa.